Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menakar Ulang Makna Sukses, Belajar dari Masyarakat Adat

Reporter

Editor

Aisha Shaidra

image-gnews
Peneliti Rara Sekar dan Ben Laksana mempresentasikan penelitian mereka di acara Panggung Indonesia 2045: Meet Young Scientist yang digelar di Tempo Media Week
Peneliti Rara Sekar dan Ben Laksana mempresentasikan penelitian mereka di acara Panggung Indonesia 2045: Meet Young Scientist yang digelar di Tempo Media Week
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Masyarakat kerap berpikir makna sukses adalah soal pencapaian individu. Selama ini, kebanyakan orang punya narasi tunggal soal mana sukses, dan menganggap hal itu sudah tuntas, tak perlu lagi diperdebatkan. Apa saja yang bisa dilontar kala kata ditanya, apa makna sukses? Berpendidikan tinggi, bekerja di perusahaan bonafide, bergaji besar. Atau menjadi pegawai negeri, berseragam, dan punya jaminan hidup nyaman.

Lain hal ketika menanyakan hal tersebut pada sekelompok pemuda di Ngadas, yang terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berdasarkan penelitian antropologis yang dilakukan Rara Sekar, pemuda di Desa Adat Ngadas, punya sudut pandang berbeda soal makna sukses.

Nilai-nilai adat berpengaruh kuat terhadap sudut pandang masyarakatnya. Di Ngadas, para pemudanya sama sekali tak punya makna sukses adalah pencapaian seseorang, secara individual. Sukses, berdasarkan hasil penelitian Rara di Ngadas bersifat sosial, kolektif. Sukses itu dicapai bersama, dengan modal yang juga dikumpulkan secara kolektif. “Kesuksesan ekonomi bukan melulu untuk dirinya sediri. Kesuksesan itu untuk sesuatu yang kolektif, guyub rukun,” tutur Rara.

Hasil riset yang menarik ini disampaikan Rara dalam Seminar Indonesia 2045: Meet Young Scientists, yang digelar Tempo Media Week 2019 di Perpustakaan Nasional, Sabtu, 7 Desember 2019.

Anak muda dari Ngadas menjadi studi kasus yang menarik sebab mereka memilih untuk tinggal di desa, menjadi petani kentang dan berhenti sekolah setelah SMP. Pilihan hidup seperti ini tidak sejalan dengan narasi besar pembangunan di Indonesia yang mendefinisikan kesuksesan dengan urbanisasi, hidup di kota besar dan kerja kantoran dengan prestasi pendidikan yang tinggi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para pemuda ini kerap bekerja sama, mengumpulkan modal sosial untuk menjaga kebersamaan dan kerukunan. Hal tersebut lanjut Rara, dilandasi dengan kuatnya relasi timbal-balik, adanya rasa tanggung jawab komunal serta kuatnya siklus gift-giving.

Lebih lanjut lagi, bagi anak muda Ngadas ini sukses bukan lagi soal akumulasi modal ekonomi. Jauh dari itu, sukses melibatkan rasa kepemilikan atas ruang, kebersamaan, dan berelasi secara timbal-balik dengan menjaga relasi sosial yang bermakna.

Temuan riset ini menurut Rara menghadirkan banyak pertanyaan yang cukup kontemplatif. Soal sejauh mana kebijakan pendidikan dan pembangunan Indonesia sudah memahami keragaman pemaknaan dan kebutuhan akan kesuksesan yang kontekstual?

Fakta yang ditemukan dari salah satu Desa Adat saja, sesungguhnya sudah memberikan gambaran baru, betapa beragamnya sudut pandang serta nilai yang hadir di tengah masyarakat. Sedang selama ini, sebagian besar masyarakat kadung mengaminkan narasi tunggal. Temuan ini menghadirkan pertanyaan soal apa dampak kebijakan dan narasi-narasi besar soal kepemudaan selama ini yang justru mematikan keberagaman atas nama pembangunan?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

9 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

20 jam lalu

Beginilah penampakan Ibu kota Nusantara di Indonesia nantinya bila semua pembangunan sudah selesai. (Foto: IKN)
Soal Ultimatum Otorita IKN, Pakar Sebut Hukum Tak Melindungi Masyarakat Adat

Pakar hukum Unair menyebut sejumlah kebijakan terbaru otorita IKN sebagai salah satu bukti hukum yang belum melindungi masyarakat adat.


Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

3 hari lalu

Hendrikus Woro hadir menggunakan pakaian adat sebagai saksi sidang kasus pencabutan izin kawasan hutan di Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa 11 Juli 2023. Agenda sidang hari ini pemeriksaan saksi, Kuasa Hukum tergugat menghadirkan dua perwakilan masyarakat adat Suku Awyu. TEMPO-Magang/Andre Lasarus Benny
Alasan Masyarakat Adat Suku Awyu Mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Masyarakat adat suku Awyu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam sengketa izin lingkungan perusahaan sawit PT ASL di Boven Digoel, Papua Selatan.


Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

3 hari lalu

Suasana pembangunan istana presiden Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin, 12 Februari 2024. Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa saat ini progres pembangunan istana presiden di IKN telah mencapai 54 persen dan diproyeksi siap digunakan untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Tolak Digusur, Warga Pemaluan Ingin Jadi Bagian Pembangunan IKN

Elisnawati, warga Pemaluan, menyebut tak semua orang di desanya menolak proyek IKN. Warga hanya ingin tidak digusur


Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono (ketiga kiri) berjalan bersama Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kiri) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) usai mengikuti rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 13 Maret 2024. Ratas tersebut membahas tentang revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta terkait Ibu Kota Nusantara. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono Respons Masyarakat Adat Tolak Penggusuran di IKN

Masyarakat adat Kaltim menolak penggusuran tanah dan rumah di IKN. Menteri Basuki, AHY, dan Bambang Susantono respons begini.


AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

4 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
AHY Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Masyarakat Adat yang Tolak Penggusuran di IKN

AHY bakal mempelajari lebih lanjut mengenai masyarakat adat Pemaluan, Kalimantan Timur yang menolak penggusuran.


Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengeluarkan lima tuntutan atas pembangunan IKN yang mengambil hak tanah masyarakat adat dan lokal.


Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

5 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan warga yang menolak penggusuran untuk pembangunan IKN. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Penggusuran untuk Pembangunan IKN: Pemerintah Otoriter seperti Orde Baru

Sebanyak 16 organisasi masyarakat sipil menolak penggusuran warga untuk pembangunan IKN. Pemerintah disebut otoriter seperti pemerintah Orde Baru.


YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di IKN Tanpa Surat Perintah

21 hari lalu

Foto udara suasana permukiman warga di Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 17 Februari 2024. Masyarakat Pantai Lango mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan berharap pemerintah tidak merelokasi mereka karena dampak sejumlah pembangunan yang saat ini berlangsung seperti bandara VVIP, jalan tol dan pelabuhan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di IKN Tanpa Surat Perintah

YKBHI dan LBH Samarinda meminta pemerintah bersama DPR RI harus mengevaluasi kebijakan pengamanan kepolisian dalam PSN, khususnya proyek IKN.


Bawaslu Belum Dapat Laporan Masyarakat Adat Tak Bisa Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

25 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja memberikan keterangan pers di Media Center Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 19 Oktober 2023. Terkait temuan pelanggaran dana kampanye, Bawaslu akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu (Penegakkan Hukum Terpadu). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bawaslu Belum Dapat Laporan Masyarakat Adat Tak Bisa Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan belum menerima informasi mengenai sejumlah masyarakat adat yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pemilu