Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

11 Ribu Petani Dapat Pinjaman Berkat Teknologi Blockchain

Reporter

image-gnews
Regi Wahyu,  HARA CEO memberikan pemaparan dalam acara Tempo Media Week 2018 di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2018. TEMPO/Fajar Januarta
Regi Wahyu, HARA CEO memberikan pemaparan dalam acara Tempo Media Week 2018 di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2018. TEMPO/Fajar Januarta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Teknologi blockchain telah berhasil membantu 11 ribu petani Indonesia mendapatkan kredit dan asuransi pertanian. Sudah lebih dari 10 persen dari petani yang terdaftar telah melakukan simpan pinjam dengan pihak perbankan.

“Buat mereka, gak kebayang bisa dapat pinjaman di bank Rp 500 ribu untuk modal kerja bertani,” kata Regi Wahyu, Founder dan CEO Hara, perusahaan yang melakukan upaya crowdsourcing dalam pencatatan data pertanian Indonesia saat memaparkan diskusi Blockchain, Aset Data Digital dan Masa Depan Dunia dalam peluncuran #KelasTanpaBatas Tempo Media Week 2018 Palmerah Edition, di Gedung Tempo Jalan Palmerah Barat Jakarta, Jumat, 14 Desember 2018.

Regi  menuturkan, teknologi blockchain adalah sistem pencatatan di sebuah jurnal yang terbuka. “Jika dianalogikan pada akuntansi, semua transaksi dicatat. Jurnal akuntansi tidak bisa dihapus, tapi kalo ada perbaikan, ada jurnal perbaikan,” ujarnya. Catatan ini tak bisa dihapus lantaran menggunakan teknologi kriptografi yaitu dasar teknologi enkripsi.

Regi menuturkan, HARA memfokuskan pada pencatatan data petani  lantaran secara umum pergerakan data di Indonesia masih belum terang benderang. “Tanah, kependudukan, dan segala macam itu masih gelap, dan terutama pertanian.” Setelah mengamati persoalan itu, ia kemudian tergerak untuk memfokuskan kepada masalah pertanian, yang berdampak riil dalam kehidupan. “Kita tahu sustainable pangan masih jadi masalah di Indonesia,” katanya.

Menurut Regi, saat memulai usaha ini pada Agustus lalu, ia sulit mendapatkan kepercayaan dari para petani dan lingkungan di sekitarnya. Mereka menganggap upaya ini hanya akal-akalan. Padahal, “selama mereka bisa menggunakan ponsel, punya niat jadi pengusaha, bisa jadi agripreneur.”

Metodenya, seperti halnya Go-JEK, ia mengajak para agen untuk menjadi mitra. Para agenlah yang akan melakukan pencatatan. “Awalnya 30 orang yang ikut tersisa 5 orang, bertambah berkurang lagi. Sekarang ada 600 agen,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Para agen itu bertugas mendata dan membantu petani agar memperoleh pinjaman, bisa menjual hasil produksi pertanian saat panen dan membantu petani. “Para agen ini adalah agripreneur, pengepul modern.”

Regi mengatakan tak selamanya pengepul itu menjerat petani. Selama beberapa pekan ia tinggal di desa, ia menyaksikan bagaimana petani dan tengkulak itu berhubungan amat erat. “Saat ada kematian, yang dihubungi pertama itu tengkulak bukan kepala desa itu. Mereka beranggapan, pengepul yang akan membantu mereka seterusnya.” 

Pengepul dalam versi modern ini yang menjadi mitra HARA, akan dilatih untuk terus mengembangkan diri sehingga menjadi agriprenuer. “Petani pun setelah istirahat berladang, bisa menjadi agen.” HARA, kata Regi, akan menggunakan data-data petani untuk mencari pinjaman ke bank dan kredit usaha rakyat. Mereka dilatih untuk berbisnis. “Startup dengan teknologi blockchain ini memang membantu petani agar belajar berbisnis dan tidak lagi menunggu bantuan,” ujarnya.

Ia mengaku saat memulai usaha, hal yang pertama dilakukan adalah meminta izin dari pemerintah setempat untuk kulonuwun. “Kami katakan ini usaha mengajak petani berdikari tapi tidak menggunakan dana pemerintah.” Regi mengaku mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah setelah mengetahui bahwa upayanya justri membantuk percepatan proses pendataan secara online. “Kami meyakinkan bahwa sharing data aman dan ini adalah social movement yang harus didukung semua pihak.”

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

18 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

1 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

13 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

Glints berpusat di Taiwan dengan visi menjadi platform talenta terdepan di Asia Tenggara.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

30 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

32 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.


Fitur Numbers Protocol asal Taiwan Ikut Menangkal Disinformasi Pemilu di Indonesia

37 hari lalu

Fitur Numbers Protocol asal Taiwan Ikut Menangkal Disinformasi Pemilu di Indonesia

Perusahaan verifikasi konten asal Taiwan, Numbers Protocol, ikut menyaring konten Pemilu di Indonesia. Pencegahan ketika disinformasi kian marak.


KPU Tangani 198 Kasus Data Ganda Pemilih di New York dengan Cara Coret Nama

41 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membuka debat cawapres kedua di Jakarta Convention Center (JCC) di Jakarta pada 21 Januari 2024. (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)
KPU Tangani 198 Kasus Data Ganda Pemilih di New York dengan Cara Coret Nama

KPU mengatakan mereka telah menangani 198 kasus data ganda pemilih di New York, Amerika Serikat dengan cara mencoret salah satu nama.