Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

IFC Tawarkan Pinjaman Berbasis Fintech ke UMKM

Reporter

Editor

Fadhli Sofyan

image-gnews
Proses kurasi produk untuk Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan badan hukum dan hak paten. Acara diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Sahabat UMKM di Jakarta Creative Hub Graha Niaga Thamrin, 27 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Proses kurasi produk untuk Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan badan hukum dan hak paten. Acara diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Sahabat UMKM di Jakarta Creative Hub Graha Niaga Thamrin, 27 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pembangunan internasional yang berfokus pada sektor swasta, International Finance Corporation (IFC), menilai industri teknologi finansial atau fintech bisa mendukung pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan membantu pencapaian inklusi finansial melalui dukungan regulasi yang tepat.

"Fintech yang berbasis kepada pelayanan jasa finansial bisa membantu mengatasi persoalan pembiayaan bagi UMKM dan menemukan nasabah baru yang potensial," kata Chief Executive Office IFC Philippe Le Houerou dalam Forum Inklusi Finansial Fintech Indonesia di Jakarta, Selasa.

Baca: IFC: Sulit Dapat Kredit, UMKM Sangat Butuh Fintech

Le Houerou menjelaskan saat ini pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis.

IFC, yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia, mencatat kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah ini mencapai 166 miliar dolar AS atau sekitar 19 persen dari PDB pada 2017.

Padahal, saat ini terdapat kurang lebih 58 juta UMKM di Indonesia yang berpotensi memperkerjakan 89 persen tenaga kerja di sektor swasta dan memberikan kontribusi hingga 60 persen dari PDB.

Untuk itu, meski Indonesia sudah memperoleh kemajuan dalam mendorong inklusi keuangan, masih banyak persoalan yang harus diupayakan untuk menjembatani kesenjangan terhadap akses keuangan tersebut.

Ia memastikan kolaborasi inklusi keuangan dengan industri fintech bisa menjadi solusi agar pelaku usaha kecil maupun konsumen lainnya dapat memperoleh akses kepada pelayanan finansial formal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Dengan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang tepat, fintech dapat memberikan pelanggan akses terhadap layanan pembayaran, tabungan, investasi, kredit dan asuransi," ujar Le Houerou.

Selain regulasi, ia menambahkan, pemanfaatan fintech ini juga memerlukan pembenahan dari segi infrastruktur dasar maupun dukungan teknis dari pihak-pihak terkait agar pemanfaatannya berlangsung secara masif.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Fintech Indonesia, Niki Luhur berkomitmen pihaknya siap untuk membantu pemerintah guna mendorong target sebanyak 75 persen masyarakat ke sistem finansial formal pada 2019.

Menurut data Findex pada 2017, baru sebanyak 49 persen orang dewasa yang mempunyai akses ke sistem finansial formal, padahal sebesar 69 persen populasi yang belum mendapatkan akses perbankan telah menggunakan telepon pintar.

"Kami sangat yakin bahwa fintech bisa bekerja sama dengan institusi finansial yang ada untuk memperluas jangkauan dan secara signifikan dapat meningkatkan kecocokan produk dan pasar," kata Niki.

Saat ini, industri berbasis teknologi finansial sedang meningkat pesat dan terdapat 30 juta pemakai dengan tiga juta agen serta jangkauan hingga 350 negara negara maupun kota.

Sedangkan, menurut Asosiasi Fintech Indonesia, terdapat 235 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, dengan total transaksi pembayaran digital mencapai 21 juta dolar AS.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

1 hari lalu

BCA. Tempo/Tony Hartawan
Sambut Hari Kartini, BCA Sediakan Kredit UMKM Perempuan Berbunga Rendah

BCA menghadirkan program Kredit Multiguna Usaha khusus bagi perempuan pengusaha ataupun usaha yang memiliki mayoritas karyawan perempuan.


Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

4 hari lalu

Dirut LPDB-KUMKM Gelar Halal Bihalal

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM), Supomo, menggelar Halal Bihalal dan Silahturahmi Idul Fitri.


63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

9 hari lalu

Bank DKI. Instagram/@bank.dki
63 Tahun Bank DKI, Profil Bank Peraih The Best Performance Bank untuk Kategori BPD 2023

Bank DKI merupakan bank yang memiliki status BUMD. Didirikan sejak 11 April 1961, kepemilikan saham Bank DKI dipegang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.


PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

15 hari lalu

Warga Desa Kuala Tanjung, Lalang dan Kuala indah di Kabupaten Batubara, Sumut, membeli paket sembako yang dijual murah PT Inalum, Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
PT Inalum Bagikan Sembako Murah Ramadan

PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Inalum di Kuala Tanjung membagikan Sembako murah.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

16 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

16 hari lalu

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia, Handhika Jahja (kiri) bersama Kepala BPJPH (kanan) menandatangani dan menyerahkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memfasilitasi pembuatan sertifikat halal melalui platform Shopee di Gama Tower, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Shopee dan BPJPH Kerja Sama, Pelaku Usaha Bisa Daftar Sertifikasi Halal di Shopee

Shopee dan BPJPH melakukan kerja sama untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan sertifikasi halal.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

17 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Bank Aladin Syariah Salurkan Rp 8,6 Triliun Pembiayaan Sepanjang 2023

18 hari lalu

Bank Aladin Syariah. aladinbank.id
Bank Aladin Syariah Salurkan Rp 8,6 Triliun Pembiayaan Sepanjang 2023

Bank Aladin Syariah mencatatkan total penyaluran pembiayaan lebih dari Rp 8,6 triliun sepanjang tahun 2023.


Restrukturisasi Kredit Covid-19 Resmi Berakhir, BRI Optimistis Tak Berdampak Signifikan pada Kinerja

18 hari lalu

Direktur Utama BRI Sunarso pada Press Conference Pemaparan Kinerja Keuangan Kuartal IITahun 2022 pada Rabu, 27 Juli 2022.
Restrukturisasi Kredit Covid-19 Resmi Berakhir, BRI Optimistis Tak Berdampak Signifikan pada Kinerja

BRI tetap optimistis atas keputusan OJK untuk menghentikan stimulus restrukturisasi kredit terdampak Covid-19.


Kemenkop UKM Gelar Bazar Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

18 hari lalu

Kemenkop UKM Gelar Bazar Kebutuhan Pokok Jelang Ramadan

Kemenkop UKM gelar bazar ramadan selama tiga hari, mulai Senin, 1 April 2024.