Selasa, 16 Oktober 2018

IFC Tawarkan Pinjaman Berbasis Fintech ke UMKM

Reporter:
Editor:

Fadhli Sofyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Proses kurasi produk untuk Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan badan hukum dan hak paten. Acara diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Sahabat UMKM di Jakarta Creative Hub Graha Niaga Thamrin, 27 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Proses kurasi produk untuk Unit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mendaftarkan produk mereka untuk mendapatkan badan hukum dan hak paten. Acara diselenggarakan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Sahabat UMKM di Jakarta Creative Hub Graha Niaga Thamrin, 27 Agustus 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga pembangunan internasional yang berfokus pada sektor swasta, International Finance Corporation (IFC), menilai industri teknologi finansial atau fintech bisa mendukung pembiayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan membantu pencapaian inklusi finansial melalui dukungan regulasi yang tepat.

    "Fintech yang berbasis kepada pelayanan jasa finansial bisa membantu mengatasi persoalan pembiayaan bagi UMKM dan menemukan nasabah baru yang potensial," kata Chief Executive Office IFC Philippe Le Houerou dalam Forum Inklusi Finansial Fintech Indonesia di Jakarta, Selasa.

    Baca: IFC: Sulit Dapat Kredit, UMKM Sangat Butuh Fintech

    Le Houerou menjelaskan saat ini pelaku UMKM di Indonesia masih kesulitan mendapatkan kredit pembiayaan dari sumber-sumber konvensional untuk mendorong perkembangan bisnis.

    IFC, yang merupakan anggota dari Grup Bank Dunia, mencatat kesenjangan pembiayaan untuk sektor usaha kecil dan menengah ini mencapai 166 miliar dolar AS atau sekitar 19 persen dari PDB pada 2017.

    Padahal, saat ini terdapat kurang lebih 58 juta UMKM di Indonesia yang berpotensi memperkerjakan 89 persen tenaga kerja di sektor swasta dan memberikan kontribusi hingga 60 persen dari PDB.

    Untuk itu, meski Indonesia sudah memperoleh kemajuan dalam mendorong inklusi keuangan, masih banyak persoalan yang harus diupayakan untuk menjembatani kesenjangan terhadap akses keuangan tersebut.

    Ia memastikan kolaborasi inklusi keuangan dengan industri fintech bisa menjadi solusi agar pelaku usaha kecil maupun konsumen lainnya dapat memperoleh akses kepada pelayanan finansial formal.

    "Dengan kerangka kerja pengaturan dan pengawasan yang tepat, fintech dapat memberikan pelanggan akses terhadap layanan pembayaran, tabungan, investasi, kredit dan asuransi," ujar Le Houerou.

    Selain regulasi, ia menambahkan, pemanfaatan fintech ini juga memerlukan pembenahan dari segi infrastruktur dasar maupun dukungan teknis dari pihak-pihak terkait agar pemanfaatannya berlangsung secara masif.

    Melihat kondisi tersebut, Ketua Asosiasi Fintech Indonesia, Niki Luhur berkomitmen pihaknya siap untuk membantu pemerintah guna mendorong target sebanyak 75 persen masyarakat ke sistem finansial formal pada 2019.

    Menurut data Findex pada 2017, baru sebanyak 49 persen orang dewasa yang mempunyai akses ke sistem finansial formal, padahal sebesar 69 persen populasi yang belum mendapatkan akses perbankan telah menggunakan telepon pintar.

    "Kami sangat yakin bahwa fintech bisa bekerja sama dengan institusi finansial yang ada untuk memperluas jangkauan dan secara signifikan dapat meningkatkan kecocokan produk dan pasar," kata Niki.

    Saat ini, industri berbasis teknologi finansial sedang meningkat pesat dan terdapat 30 juta pemakai dengan tiga juta agen serta jangkauan hingga 350 negara negara maupun kota.

    Sedangkan, menurut Asosiasi Fintech Indonesia, terdapat 235 perusahaan fintech yang beroperasi di Indonesia, dengan total transaksi pembayaran digital mencapai 21 juta dolar AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan Suap Izin Meikarta

    KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka dugaan kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta. Ini sekilas fakta kasus itu.